Pandeglang IM – SD Negeri Pakuluran Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang, tahun 2025 memiliki jumlah Siswa/I sekitar 289, lalu sekolah tersebut menerima dana BOS Reguler ada 2 tahap, untuk tahap 1 sekolah menerima tanggal 22 Januari 2025 sekitar Rp 130.050.000,–
Laporan Kepsek ke Kementrian terhadap Penggunaan dana BOS tahap 1 kantanya digunakan untuk : –pengembangan perpustakaanRp 27.488.600kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 30.385.000
kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 9.919.000administrasi kegiatan sekolah Rp 5.280.000pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 10.300.000langganan daya dan jasa Rp 5.880.764pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 17.087.400penyediaan alat multi media pembelajaran Rp 7.000.000pembayaran honor Rp 16.200.000, Total Dana Rp 129.540.764
Selanjutnya dana BOS tahap 2 tahun 2025 pihak sekolah belum melapor kannya, hal tersebut dikatakan oleh Iqbal selaku Mahasiswa Fakultas Hukum di Provinsi Banten yang juga Sekretaris Umum LBH BPPKB Provinsi Banten, dalam konfrensi pers nya baru – baru ini dikantor nya di daerah Kota Serang.
Ditambahkan Iqbal, Kepala Sekolah wajib melaporkan penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS. Pelaporan ini dilakukan secara berkala (biasanya per tahap) sesuai ketentuan, dan jika sekolah tidak bisa melaporkan secara online, pelaporan dapat dilakukan secara manual, mengapa Kepala Sekolah Wajib Melaporkan Dana BOS ? – Laporan ini penting untuk memastikan dana BOS digunakan secara akuntabel dan transparan., –Pelaporan merupakan salah satu syarat pencairan dana BOS tahap berikutnya., Laporan yang akurat menjadi dasar bagi Kementruan untuk melakukan audit dan evaluasi guna perbaikan kebijakan pendanaan sekolah.
Tahun 2024 SD Negeri Pakuluran memiliki jumalh Siswa/I sekitar 274, lalu dana BOS sekolah terima ada 2 tahap, untuk tahap 1 sekolah terima tanggal 19 Januari 2024 Rp 123.300.000,– lalu dana BOS tahap 2 sekolah terima tanggal 12 Agustus 2024 Rp 123.300.000,–
Lalu laporan Kepala SD Negeri Pakuluran ke Kementrian katanya dana BOS tahap 1 tahun 2024 digunakan untuk : –pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca Rp 9.719.900pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Rp 29.510.000pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain Rp 8.713.000pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan Rp 5.849.700pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 5.150.000langganan daya dan jasa Rp 4.322.100pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 47.776.800pembayaran honor Rp 10.800.000, Total Dana Rp 121.841.500
Laporan Kepala SD Negeri Pakuluran ke Kementrian katanya dana BOS tahap 2 tahun 2024 digunakan untuk : – penerimaan Peserta Didik baru Rp 454.000pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca Rp 9.350.000pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Rp 9.480.000pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain Rp 14.563.000pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan Rp 6.159.500pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 5.150.000
langganan daya dan jasa Rp 5.413.500pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 60.688.500pembayaran honor Rp 13.500.000, Total Dana Rp 124.758.500
Berangkat dari laporan diatas, LBH BPPKB Provinsi banten telah melakukan invesitgasi dilapangan faktanya ditemukan diduga Kepsek merekayasa laporannya ke Kementrian hal ini dapat merugikan keuangan Negara alias diduga ada korupsinya.
Sebut saja terhadap pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca tahun 2024 yang menyerap dana BOS sekitar Rp.19 Juta lebih diduga laporan Kepsek ke Kementrian direkayasa hal ini berdasarkan ketarangan berbagai pihak baik sumber yang ada disekolah maupun pihak lainnya sepertinya pihak sekolah bekerjasama dengan distributor, yang mana distributor terbitkan Kwitansi pembelian atau faktur pembelian serta berita acara penyerahan barang / buku yang direkayasa atau di mark up.
Lalu, terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain SERTA pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain yang menyerap dana BOS tahun 2024 yaitu sekitar Rp.62 Juta lebih, diduga dikorupsi Kepsek, adapun modus dugaan korupsi terhadap kegiatan tersebut yaitu membuat laporan kegiatan fiktif seolah – olah kegiatan terlaksana padahal faktanya tidak ada sama sekali.
Selanjutnya terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana 2024 yang meneyerap dana BOS sekitar Rp.108 Juta lebih, fakta dilapangan tidak terlihat jelas apa – apa saja Sarana Prasarana Sekolah yang dipelihara oleh Kepsek sementara informasi terkait hal itu tidak ada terlihat disekolah tersebut, modus korupsi nya yaitu Kepsek menghubungi pihak – pihak penjual barang / bahan yang ada di SIPLah lalu disepakati barang / bahan diantar atau dibayarkan jumlahnya 5 tetapi ditulis pada kwitansi atau faktur pembelian membengkak menjadi 15.
Untuk itu, dugaan korupsi dana BOS Reguler di SD Negeri Pakuluran di usut tuntas, maka, saat ini LBHK-Wartawan Banten lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada disekolah maupun sumber yang ada diluar sekolah, bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut, lembaga Kami siap menerimanya dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhbpkbbanten@gmail.com
Dipihak lain lembaga Kami akan melaporkan Kepsek ke Tipikor Polres Pandeglang lalu ke Kejaksaan Negeri Pandeglang, sebab diduga dalam pengelolaan dana BOS Reguler tersebut ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi dana BOS regular 2024 sd 2025 di SD Negeri Pakuluran harus usut tuntas, bila terbukti maka wajib hukumnya pihak yang terlibat diduga korupsi dimasukkan ke penjara, tegas Syahrul.
Media ini berupaya konfirmasi ke SD Negeri Pakuluran dengan mendatangi sekolah tersebut, namun sangat disayangkan belum bisa bertemu dengan Kepsek, beberapa Orang Tua Murid yang ditemui media ini disekitar sekolah mengatakan bahwa Kepsek tidak transparan menggunakan dana BOS, lalu Komite Sekolah juga tidak terbuka dan Tim BOS sekolah apakah ada atau tidak kami tidak mengetahui, ujar beberapa Ortu Siswa.(Har/Tim/Red)
